Hukum Dana Talangan Umroh, Bolehkah?

Berbagai pandangan ulama telah diungkapkan. Bahkan, dari sekian banyak ulama yang berpendapat, masih memiliki perbedaan mengenai hukum menunaikan haji dan umrah dengan dana talangan ini. Ketentuan umum dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/I/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), adalah:

1.  Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2.  Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

3.  Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4.  Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Ketentuan umum dari Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ini menjadi gambaran awal mengenai bagaimana penentuan boleh tidaknya menggunakan dana talangan untuk biaya haji atau umrah. Dari ketentuan tersebut, kemudian muncul berbagai pendapat dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Terlepas dari aliran mana ulama yang mengatakan halal ataupun haramnya dana talangan haji dan umrah, penulis akan coba paparkan.

Ust. Ahmad Djalaludin, LC, MA berpendapat bahwa menggunakan dana talangan untuk keperluan haji atau umrah adalah boleh tetapi harus dengan syarat. Menurut beliau, ketika mencermati Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah, memang memiliki dua jenis akad yakni al-qardh dan al-ijarah, tapi untuk dua jenis obyek yang berbeda, yakni: uang dan jasa.

Pertama, akad al-qardh (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam.

Kedua, akad ijarah al’amal (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa al-ijarah ada dua jenis: ijarah al-maal (sewa barang) dan ijarah al`amal (sewa jasa). Sementara yang dimaksud dalam Fatwa MUI di atas adalah ijarah al `amal. Oleh sebab itulah dalil-dalil ijarah yang diketengahkan dalam Fatwa DSN itu adalah berkaitan langsung dengan ijarah al `amal, bukan ijarah al maal.

Ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Nama fatwanya saja adalah “pembiayaan pengurusan”, dan bukan “pinjaman dana haji”. Oleh sebab itu, ada penegasan ketentuan yang berbunyi: Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Maka dari itu, antara akad ijarah al `amal (sewa jasa pengurusan haji) dengan al-qardh (pinjaman/talangan) sebetulnya adalah terpisah.

Dengan demikian, menurut beliau, jika praktik pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syari’ah sesuai dengan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, maka diperbolehkan dan beliau mempersilahkan menggunakan jasa tersebut.

Sementara itu, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ust. Ahmad Djalaludin, Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amien menjelaskan bahwa, praktik dana talangan haji maupun umrah yang kini marak bisa diperbolehkan. Asalkan pemberian dana talangannya hanya kepada masyarakat yang mampu membayar cicilannya.

“Sebelum bank memberikan dana talangan harus dilihat dulu kemampuan nasabah dalam membayar cicilannya. Dana talangan harus diberikan kepada Muslimin yang mampu karena haji dan umrah khusus kepada orang-orang mampu, istitho’ah,” kata KH. Ma’ruf, dalam ijtima ‘alim ulama di Pontren Cipasung, Tasikmalaya.

Beliau juga menjelaskan, pemberian dana talangan tak bisa semuanya karena harus terbebas dari bunga atau riba. “Berangkat haji atau umrah harus dari harta yang bersih sehingga diharapkan kalau memakai dana talangan juga harus dari bank-bank syari’ah,bukan bank konvensional,” kata Kiai Ma’ruf.

Dalam media online republika.co.id membolehkan tapi juga dengan syarat, karena:

  1. Kalau didudukan perkaranya, maka talangan haji adalah upaya untuk membuat seseorang memiliki kemampuan untuk berhaji.
  2. Persoalan yang muncul sebenarnya: apakah talangan haji masuk kategori berhutang? Jelas masuk kategori berhutang. Jika demikian maka berlaku hukum untuk meminta ijin dari si peminjam kepada pihak yang memberikan hutang kalau ia mau berangkat haji. Namun, faktanya justru pihak bank lah yang memberikan fasilatias, berarti pihak pemberi hutang sudah mengijinkan.
  3. Jika demikian dalam kasus talangan haji ini: pertama, jika seseorang secara finanasial memiliki kepastian untuk membayar talangan di masa yang akan datang, misalnya karena gaji yang cukup, atau pengahasilan lain yang stabil, dan sudah tentu masuk dalam perhitungan bank pemberi talangan, maka baginya dapat dikategorikan sebagai mampu untuk berhaji. Kedua, jika seseorang tidak memiliki kepastian melunasinya dan tentu bank tidak akan memberikan talangan pada nasabah, maka seseorang itu belum dikategorikan sebagai mampu berhaji.
  4. Sementara persoalan lain yang mungkin muncul adalah: apakah seseorang disarankan untuk mencari talangan agar dapat segera berhaji? Tentu secara hukum tidak disarankan, karena saat itu ia belum dikategorikan sebagai mampu (lihat: al-Fiqh al-Islami: 3/2085). Akan tetapi secara adab dan ketaqwaan bisa saja, dengan catatan ia memiliki kecukupan untuk melunasinya dari gaji.

Lalu bagaimanakan skema cicilan umroh atau dana talangan umroh di kami? Klik disini jawabannya